Pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi masa 2023-2028 harus dilaksanakan ulangi sekitar 3x. Karena, Anwar Usman dan Arief Hidayat 2x memperoleh suara seri dalam pengambilan suara. Pemilihan itu diadakan di pertemuan paripurna di hari ini, Rabu, 15 Maret 2023.
Pada pengambilan suara pertama, Anwar dan Arief sama mendapat 4 buah suara dari 9 hakim konstitusi. Dalam pada itu, satu suara dipandang tidak syah tersebab satu surat suara dipandang tidak syah karena memiliki kandungan dua hakim yang diputuskan
PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun
5 Alternative Makanan yang bisa Menolong Anda Menghindar dari Cholesterol Jahat
Pimpinan rapat pemilihan itu, Anwar, selanjutnya umumkan pengambilan suara harus diulangi. Sembilan hakim konstitusi selanjutnya ambil suara kembali untuk pemilihan ketua hakim konstitusi.
“Berdasar tata langkah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua khusus hakim konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat dilaksanakan pengambilan suara ulangi,” kata Anwar.
Pada pemilihan ronde pertama itu, suara Arief Hidayat dan Anwar Usman sama kejar-mengejar. Suara Arief sukses menyamai pencapaian suara sesudah Anwar unggul lebih dulu.
ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri
Dalam pengambilan suara ke-2 , Arief Hidayat dan Anwar Usman kembali mendapat suara yang sama 4 buah suara. Kembali lagi, satu suara dipandang tidak syah sesudah ada dua calon yang dipilih. Arief Hidayat sebelumnya sempat unggul 4-1, tetapi suara Anwar Usman selanjutnya semakin bertambah cepat bersamaan dibacakannya pencapaian suara.
Pencapaian suara yang seri itu juga membuat proses pemilihan harus dilaksanakan kembali. Anwar juga umumkan dilakukan perputaran ke-3 .
Awalnya, Saldi Isra dipilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa 2023-2028 dalam pengambilan suara awalnya. Saldi kantongi 4 suara, melampaui calon-calon yang lain.
Pengambilan suara itu dilaksanakan oleh 9 orang hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan M Guntur Hamzah.
Ke-9 hakim konstitusi itu asal dari saran tiga instansi, yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Arief Hidayat, Waiduddin Adams dan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang diputuskan oleh DPR. Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai hakim konstitusi yang diputuskan Presiden sementara Anwar Usman, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul sebagai hakim konstitusi opsi DPR RI.
Informasi Seterusnya
8 Pertanda Rambut Rusak Menurut Hair Stylist
9 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun
ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri
Pekerja Akan Gelar Rangkaian Tindakan Tolak UU Cipta Kerja: Tunjukkan Rasa sampai Berhenti Nasional
Partai Pekerja Sampaikan Tes Material dan Formal UU Cipta Kerja ke MK pada 15 April
Begini Harta Kekayaan 5 Pimpinan Penegak Hukum Berdasar LHKPN, Mana Paling Tajir?
Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas
Referensi Informasi
Anggota Dewan akan Membawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR
6 jam yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
9 jam yang lalu
Beberapa fakta Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Perkataan Polemis sampai Harta Kekayaan
10 jam yang lalu
PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya
12 jam yang lalu
Liburan Panjang, Lantas Lintasi Lajur Pucuk Kosong sampai Jumat Siang
12 jam yang lalu
Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah
17 jam yang lalu
OTT Bupati Meranti, KPK Tangkap Beberapa puluh Petinggi Pemkab dan Swasta
19 jam yang lalu
Bupati Meranti Tertangkap OTT KPK
22 jam yang lalu
Berjumpa Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendar Sebutkan PBB Menyambut Baik Pembangunan Konsolidasi Besar
1 hari kemarin
Pemerhati Sebutkan Pembangunan Konsolidasi Besar Sebagai Manuver Jokowi Untuk Paksa PDI
1 hari kemarin
PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun
3 hari kemarin
PSI memiliki pendapat ketetapan batasan umur minimum calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun harus dipastikan inkonstitusional.
ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri
6 hari kemarin
ICW menekan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memundurkan diri sesudah bisa dibuktikan lakukan pelanggaran etik.
Pekerja Akan Gelar Rangkaian Tindakan Tolak UU Cipta Kerja: Tunjukkan Rasa sampai Berhenti Nasional
6 hari kemarin
Partai Pekerja dan Serikat Pekerja akan galang tindakan turun ke jalan sebagai wujud protes atas legitimasi Perpu jadi UU Cipta Kerja
Partai Pekerja Sampaikan Tes Material dan Formal UU Cipta Kerja ke MK pada 15 April
6 hari kemarin
Said Iqbal menjelaskan akan ajukan tes material dan formal masalah UU Cipta Kerja yang baru saja ini ditetapkan Dewan Perwakilan Masyarakat ke MK
Begini Harta Kekayaan 5 Pimpinan Penegak Hukum Berdasar LHKPN, Mana Paling Tajir?
6 hari kemarin
Harta kekayaan Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KPK, dan Beskal Agung yang mana paling tajir berdasar LHKPN?
Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas
8 hari kemarin
YLBHI memandang ada pelanggaran HAM dalam pembubaran paksakan tindakan mahasiswa yang menampik UU Cipta Kerja di Lampung.
Kata Ketua BEM Unpad Masalah Video Kritik untuk DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Owi dan Puma
9 hari kemarin
Ketua BEM Unpad menjelaskan video Owi dan Puma itu memberi respon legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja oleh DPR berikut pemerintahan.
Kasus Keputusan MK, Konsolidasi Sipil Paksa Guntur Hamzah Undur
9 hari kemarin
Ancaman peringatan tercatat yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK pada Guntur Hamzah dipandang terlampau enteng.
Uang Nikel untuk Pak Wamen
9 hari kemarin
Wamen atau Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej terbawa sangkaan korupsi.
Pasal Penangguhan Pemilihan Umum di UU Pemilu Sah Digugat ke MK
11 hari kemarin
Pasal yang atur masalah penangguhan pemilu yang berada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu sah digugat material ke MK.
Paling populer di Nasional
OTT Bupati Meranti, Bekas Penyidik KPK Sebutkan Ada Campur Tangan Endar Priantoro
13 jam yang lalu
Karyawan BPK Riau Turut Diamankan dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti
9 jam yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
9 jam yang lalu
7 Bukti OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, Urutan, Sangkaan Suap Penyediaan Jasa Umrah, sampai Uang Sitaan
13 jam yang lalu
Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah
18 jam yang lalu
21 jam yang lalu
Profile Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Sebelumnya pernah Sebutkan Kemenkeu Berisi Iblis
20 jam yang lalu
Masalah Penyanderaan Kapten Philips Max Mehrtens, OPM Mengajak TNI Perundingan Damai
15 jam yang lalu
PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya
12 jam yang lalu
Ini Rekam Tapak jejak Bupati Meranti Muhammad Adil yang Tertangkap OTT KPK
21 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
3 Kasus Korupsi Menunggu Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil
5 jam yang lalu
4,4 Juta Karyawan Migran Indonesia Diteruskan Mafia Perdagangan Orang ke Luar Negeri
5 jam yang lalu
Bazar UMKM untuk Indonesia Ditarget Raih Rp 50 Juta per Hari
6 jam yang lalu
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah di Kasus Bupati Kepulauan Meranti
6 jam yang lalu
Anggota Dewan akan Membawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR
6 jam yang lalu
Berjumpa Jokowi Saat Sholat Jumat di Solo, Ganjar Pranowo Sebutkan Melapor Ingin Check Penyiapan Lebaran
7 jam yang lalu
ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK
8 jam yang lalu
Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan
9 jam yang lalu
Keputusan Bawaslu masalah Bagi-Bagi Amplop Politisi PDIP Dipandang Kurang Arif
9 jam yang lalu
OTT Bupati Kepulauan Meranti, Kemendagri Akan Tunjuk Wakilnya Sebagai Alternatif
9 jam yang lalu
