Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat Seri Dua Kali

Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat Seri Dua Kali

 

Pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi masa 2023-2028 harus dilaksanakan ulangi sekitar 3x. Karena, Anwar Usman dan Arief Hidayat 2x memperoleh suara seri dalam pengambilan suara. Pemilihan itu diadakan di pertemuan paripurna di hari ini, Rabu, 15 Maret 2023.

Pada pengambilan suara pertama, Anwar dan Arief sama mendapat 4 buah suara dari 9 hakim konstitusi. Dalam pada itu, satu suara dipandang tidak syah tersebab satu surat suara dipandang tidak syah karena memiliki kandungan dua hakim yang diputuskan

PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun

5 Alternative Makanan yang bisa Menolong Anda Menghindar dari Cholesterol Jahat

Pimpinan rapat pemilihan itu, Anwar, selanjutnya umumkan pengambilan suara harus diulangi. Sembilan hakim konstitusi selanjutnya ambil suara kembali untuk pemilihan ketua hakim konstitusi.

“Berdasar tata langkah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua khusus hakim konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat dilaksanakan pengambilan suara ulangi,” kata Anwar.

Pada pemilihan ronde pertama itu, suara Arief Hidayat dan Anwar Usman sama kejar-mengejar. Suara Arief sukses menyamai pencapaian suara sesudah Anwar unggul lebih dulu.

ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri

Dalam pengambilan suara ke-2 , Arief Hidayat dan Anwar Usman kembali mendapat suara yang sama 4 buah suara. Kembali lagi, satu suara dipandang tidak syah sesudah ada dua calon yang dipilih. Arief Hidayat sebelumnya sempat unggul 4-1, tetapi suara Anwar Usman selanjutnya semakin bertambah cepat bersamaan dibacakannya pencapaian suara.

Pencapaian suara yang seri itu juga membuat proses pemilihan harus dilaksanakan kembali. Anwar juga umumkan dilakukan perputaran ke-3 .

Awalnya, Saldi Isra dipilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa 2023-2028 dalam pengambilan suara awalnya. Saldi kantongi 4 suara, melampaui calon-calon yang lain.

Pengambilan suara itu dilaksanakan oleh 9 orang hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan M Guntur Hamzah.

Ke-9 hakim konstitusi itu asal dari saran tiga instansi, yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Arief Hidayat, Waiduddin Adams dan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang diputuskan oleh DPR. Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai hakim konstitusi yang diputuskan Presiden sementara Anwar Usman, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul sebagai hakim konstitusi opsi DPR RI.

Informasi Seterusnya

8 Pertanda Rambut Rusak Menurut Hair Stylist

9 menit yang lalu

Artikel Berkaitan

PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun

ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri

Pekerja Akan Gelar Rangkaian Tindakan Tolak UU Cipta Kerja: Tunjukkan Rasa sampai Berhenti Nasional

Partai Pekerja Sampaikan Tes Material dan Formal UU Cipta Kerja ke MK pada 15 April

Begini Harta Kekayaan 5 Pimpinan Penegak Hukum Berdasar LHKPN, Mana Paling Tajir?

Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas

Referensi Informasi

Anggota Dewan akan Membawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR

6 jam yang lalu

Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan

9 jam yang lalu

Beberapa fakta Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Perkataan Polemis sampai Harta Kekayaan

10 jam yang lalu

PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya

12 jam yang lalu

Liburan Panjang, Lantas Lintasi Lajur Pucuk Kosong sampai Jumat Siang

12 jam yang lalu

Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah

17 jam yang lalu

OTT Bupati Meranti, KPK Tangkap Beberapa puluh Petinggi Pemkab dan Swasta

19 jam yang lalu

Bupati Meranti Tertangkap OTT KPK

22 jam yang lalu

Berjumpa Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendar Sebutkan PBB Menyambut Baik Pembangunan Konsolidasi Besar

1 hari kemarin

Pemerhati Sebutkan Pembangunan Konsolidasi Besar Sebagai Manuver Jokowi Untuk Paksa PDI

1 hari kemarin

PSI Perjuangkan Batasan Umur Minimum Capres-Cawapres 35 Tahun

3 hari kemarin

PSI memiliki pendapat ketetapan batasan umur minimum calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun harus dipastikan inkonstitusional.

ICW Paksa Ketua KPU Hasyim Asy’ari Memundurkan Diri

6 hari kemarin

ICW menekan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memundurkan diri sesudah bisa dibuktikan lakukan pelanggaran etik.

Pekerja Akan Gelar Rangkaian Tindakan Tolak UU Cipta Kerja: Tunjukkan Rasa sampai Berhenti Nasional

6 hari kemarin

Partai Pekerja dan Serikat Pekerja akan galang tindakan turun ke jalan sebagai wujud protes atas legitimasi Perpu jadi UU Cipta Kerja

Partai Pekerja Sampaikan Tes Material dan Formal UU Cipta Kerja ke MK pada 15 April

6 hari kemarin

Said Iqbal menjelaskan akan ajukan tes material dan formal masalah UU Cipta Kerja yang baru saja ini ditetapkan Dewan Perwakilan Masyarakat ke MK

Begini Harta Kekayaan 5 Pimpinan Penegak Hukum Berdasar LHKPN, Mana Paling Tajir?

6 hari kemarin

Harta kekayaan Kapolri, Ketua MK, Ketua MA, Ketua KPK, dan Beskal Agung yang mana paling tajir berdasar LHKPN?

Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja di Lampung Disetop Paksakan, YLBHI Paksa Kapolri Tindak Tegas

8 hari kemarin

YLBHI memandang ada pelanggaran HAM dalam pembubaran paksakan tindakan mahasiswa yang menampik UU Cipta Kerja di Lampung.

Kata Ketua BEM Unpad Masalah Video Kritik untuk DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Owi dan Puma

9 hari kemarin

Ketua BEM Unpad menjelaskan video Owi dan Puma itu memberi respon legitimasi Perpu Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja oleh DPR berikut pemerintahan.

Kasus Keputusan MK, Konsolidasi Sipil Paksa Guntur Hamzah Undur

9 hari kemarin

Ancaman peringatan tercatat yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK pada Guntur Hamzah dipandang terlampau enteng.

Uang Nikel untuk Pak Wamen

9 hari kemarin

Wamen atau Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej terbawa sangkaan korupsi.

Pasal Penangguhan Pemilihan Umum di UU Pemilu Sah Digugat ke MK

11 hari kemarin

Pasal yang atur masalah penangguhan pemilu yang berada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu sah digugat material ke MK.

Paling populer di Nasional

OTT Bupati Meranti, Bekas Penyidik KPK Sebutkan Ada Campur Tangan Endar Priantoro

13 jam yang lalu

Karyawan BPK Riau Turut Diamankan dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti

9 jam yang lalu

Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan

9 jam yang lalu

7 Bukti OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, Urutan, Sangkaan Suap Penyediaan Jasa Umrah, sampai Uang Sitaan

13 jam yang lalu

Harta Bupati Meranti yang Tertangkap OTT KPK Rp 4,7 Miliar, Punyai 73 Sektor Tanah

18 jam yang lalu

 

21 jam yang lalu

Profile Bupati Meranti yang Diamankan KPK, Sebelumnya pernah Sebutkan Kemenkeu Berisi Iblis

20 jam yang lalu

Masalah Penyanderaan Kapten Philips Max Mehrtens, OPM Mengajak TNI Perundingan Damai

15 jam yang lalu

PDIP Sangkal Bupati Kepulauan Meranti yang Terserang OTT KPK ialah Kadernya

12 jam yang lalu

Ini Rekam Tapak jejak Bupati Meranti Muhammad Adil yang Tertangkap OTT KPK

21 jam yang lalu

Terbaru di Nasional

3 Kasus Korupsi Menunggu Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil

5 jam yang lalu

4,4 Juta Karyawan Migran Indonesia Diteruskan Mafia Perdagangan Orang ke Luar Negeri

5 jam yang lalu

Bazar UMKM untuk Indonesia Ditarget Raih Rp 50 Juta per Hari

6 jam yang lalu

KPK Sita Uang Miliaran Rupiah di Kasus Bupati Kepulauan Meranti

6 jam yang lalu

Anggota Dewan akan Membawa Kasus Perdagangan Orang di Batam dalam Raker DPR

6 jam yang lalu

Berjumpa Jokowi Saat Sholat Jumat di Solo, Ganjar Pranowo Sebutkan Melapor Ingin Check Penyiapan Lebaran

7 jam yang lalu

ICW Meminta Jokowi Tegur Firli masalah Masalah Penghentian Endar Priantoro dari KPK

8 jam yang lalu

Kasatgas Kirim Surat ke Pimpinan KPK: Pencabutan Endar Priantoro Kacaukan Kerja Penyidikan

9 jam yang lalu

Keputusan Bawaslu masalah Bagi-Bagi Amplop Politisi PDIP Dipandang Kurang Arif

9 jam yang lalu

OTT Bupati Kepulauan Meranti, Kemendagri Akan Tunjuk Wakilnya Sebagai Alternatif

9 jam yang lalu

About the Author

You may also like these