Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) panggil bekas hakim agung Sofyan Sitompul dalam kasus suap pengurusan kasus di Mahkamah Agung. Sofyan dicheck sebagai saksi untuk terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh di hari ini, Rabu, 22 Februari 2023.
“Ini hari pengecekan saksi TPK suap pengurusan kasus di Mahkamah Agung, untuk terdakwa GS,” tutur Kepala Sisi Kabar berita KPK, Ali Fikri, lewat info tercatat.
KPK akan Benahi Proses LHKPN
Sri Mulyani Kecam Penindasan oleh Anak Karyawan Ditjen Pajak
Ali mengatakan Sofyan bukan salah satu saksi yang dijadwalkan memberi info ke team penyidik. Saksi yang lain turut diundang yakni Kiki Saefudin (advokat), Jaffar Abdul Gaffar (wiraswasta), dan R. Tunggul Nirboyo (notaris).
Namun Ali tidak mendetailkan materi pengecekan pada Sofyan Sitompul dan beberapa saksi yang lain itu.
Gazalba Saleh terlilit kasus suap pengurusan kasasi kasus pidana Koperasi Taruh Pinjam Intidana. Kasus ini bermula dari perselisihan di intern koperasi itu sampai usai di meja hijau.
Check Sekretaris Mahkamah Agung, KPK Pelajari Masalah Saluran Uang
Heryanto Tanaka, salah satunya anggota koperasi itu ajukan tuntutan bangkrut ke Pengadilan Negeri Semarang. Tidak itu saja, Heryanto memberikan laporan pengurus koperasi, Budiman Gandi Suparman, ke kepolisian.
Heryanto kalah dengan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Semarang tidak merestui permintaan yang ia sampaikan. Budiman Gandi juga dipastikan tidak bersalah. Heryanto selanjutnya ajukan kasasi ke-2 kasus ini ke Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung merestui permintaan Heryanto dengan mengatakan KSP Intidana bangkrut dan menceploskan Budiman ke penjara sepanjang lima tahun. Sesudah kasus ini diketuk palu baru selanjutnya tersingkap ada suap pada beberapa majelis hakim yang pimpin.
Untuk kasus perdata, KPK memutuskan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai terdakwa. Sementara untuk kasus pidana, KPK memutuskan Gazalba Saleh sebagai terdakwa.
Selainnya dalam kasus KSP Intidana, Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh sebagai anggota majelis hakim yang menggunting hukuman pada bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap penataan paket export lobster.
Politisi Partai Gerindra itu awalannya dijatuhi vonis lima tahun penjara ditambahkan denda Rp 400 juta subisider enam bulan kurungan. Disamping itu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta memberatkan Edhy kewajiban bayar uang alternatif sejumlah Rp 9,6 miliar dan 77 ribu dolar AS plus pencabutan hak diputuskan sepanjang dua tahun.
Pengadilan Tinggi DKI Jakara memberatkan hukuman Edhy dengan tingkat banding. Edhy dijatuhi vonis 9 tahun penjara sementara denda dan uang alternatif masih tetap.
Dengan tingkat kasasi, Mahkamah Agung memotong hukuman Edhy menjadi lagi lima tahun. Selainnya Gazalba Saleh dan sofyan Sitompul, majelis hakim itu diisikan oleh Hakim Agung Sinintha Yuliansih.
Informasi Seterusnya
Ini Kata PPATK masalah Transaksi bisnis Rp 300 Triliun Karyawan Kemenkeu
30 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
KPK akan Benahi Proses LHKPN
Check Sekretaris Mahkamah Agung, KPK Pelajari Masalah Saluran Uang
PPATK dan KPK Dapatkan Uang Rafael Alun Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box
KPK Sebutkan Ada Kekuatan Rugi Negara Rp 4,5 Triliun dari Tata Urus Jalan Tol
Sekretaris MA Hasbi Hasan Bungkam ke Reporter Sehabis Dicheck KPK
Prabowo-Ganjar Tampil Dekat Bersama Jokowi, Gerindra: Perlihatkan Kenyamanan
Referensi Informasi
Polisi Tilang Wisatawan Asing Pelanggar Lalu Lintasi di Bali
1 jam yang lalu
Sekretaris MA Hasbi Hasan Bungkam ke Reporter Sehabis Dicheck KPK
5 jam yang lalu
Selidik Pemicu Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polisi Sudah Meminta Info pada 24 Orang
6 jam yang lalu
KPK Ungkapkan Trend Tidak Sertakan Surat Kuasa di Dalam LHKPN
7 jam yang lalu
Luhut Berikan Berkabung Longsor Natuna, Peringatkan Masalah Menjaga Lingkungan
9 jam yang lalu
Bencana Kanjuruhan, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno Dijatuhi vonis 1 Tahun Penjara
10 jam yang lalu
Foto Dian Pelajardi ‘Lurah Punk’ yang Trending di Media Sosial
10 jam yang lalu
Esok, KPU Daftarkan Memory Banding Masalah Penangguhan Pemilu 2024
11 jam yang lalu
Bencana Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Dijatuhi vonis 1 Tahun 6 Bulan
13 jam yang lalu
Zainuddin Amali Berikan Surat Pemunduran Diri Sebagai Menpora ke Istana
14 jam yang lalu
KPK akan Benahi Proses LHKPN
2 jam yang lalu
Salah satunya yang diperkirakan ialah mengganti batas karyawan negara yang harus melapor LHKPN.
Check Sekretaris Mahkamah Agung, KPK Pelajari Masalah Saluran Uang
4 jam yang lalu
Pengecekan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dilaksanakan di gedung lama KPK. Apa yang dipelajari penyidik KPK?
PPATK dan KPK Dapatkan Uang Rafael Alun Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box
4 jam yang lalu
PPATK yang ditemani KPK temukan uang beberapa puluh miliar yang diperhitungkan punya Rafael Alun Trisambodo di safe deposit box.
KPK Sebutkan Ada Kekuatan Rugi Negara Rp 4,5 Triliun dari Tata Urus Jalan Tol
5 jam yang lalu
Deputi Penangkalan dan Pantauan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan kekuatan rugi tata urus jalan tol itu datang dari dana talangan pemerintahan.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Bungkam ke Reporter Sehabis Dicheck KPK
6 jam yang lalu
Kepala Sisi Kabar berita KPK Ali Fikri menjelaskan Hasbi Hasan dicheck sebagai saksi untuk hakim agung nonaktif Gazalba Saleh
Prabowo-Ganjar Tampil Dekat Bersama Jokowi, Gerindra: Perlihatkan Kenyamanan
6 jam yang lalu
Jokowi, Prabowo dan Ganjar Pranowo tampil bersama dalam aktivitas panen raya di Dusun Lejer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa tengah, pada Kamis ini hari.
KPK Ungkapkan Trend Tidak Sertakan Surat Kuasa di Dalam LHKPN
8 jam yang lalu
KPK menjelaskan banyak pelaksana negara tidak memberikan surat kuasa dalam LHKPN.
Kemenkeu Check Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Selesai Trending Video Rumah Eksklusif dan Outfit Putrinya
9 jam yang lalu
Kemenkeu panggil Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono selesai trending video harta kekayaannya di sosial media.
Ini Point Pengakuan Mahfud MD Masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 300 Triliun di Kemenkeu
10 jam yang lalu
Pengakuan Menko Polhukam Mahfud MD masalah laporan transaksi bisnis ganjil Rp 300 triliun mengambil alih perhatian warga. Berikut point utama pengakuannya.
KPK Dapatkan Karyawan Pajak Punyai Saham di 2 Perusahaan Konselor Pajak
10 jam yang lalu
KPK menyebutkan ada kontribusi dari konselor memungkinkannya karyawan pajak mengaburkan harta kekayaan dari pendataan LHKPN.
Paling populer di Nasional
Hebat Nasional: Argumen Panglima TNI Tidak Kerahkan Pasukan Khusus Lepaskan Pilot Susi Air, Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 300 T di Kemenkeu
19 jam yang lalu
Alihkan Depo Plumpang atau Masyarakat? Ma’ruf Amin dan Luhut Pandjaitan Tidak Sama pendapat, Ini Kata Jokowi
19 jam yang lalu
Argumen Mahfud MD Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 300 T di Kemenkeu ke Khalayak
16 jam yang lalu
Amnesty International Indonesia: Aparatur Harus Cabut Tuntutan pada Haris Azhar dan Fatia
17 jam yang lalu
Mahfud MD Ngomong Transaksi bisnis Menyangsikan di Kemenkeu Rp 300 Triliun Penumpukan Semenjak 2009
19 jam yang lalu
14 jam yang lalu
Bukti Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo: Ekspos Style Hidup Eksklusif dan Photo Bersama Petinggi Khalayak
18 jam yang lalu
Esok, KPK Berikan Data 134 Karyawan Pajak Punyai Saham ke Kemenkeu
11 jam yang lalu
PPATK dan KPK Dapatkan Uang Rafael Alun Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box
4 jam yang lalu
Laporan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp300 Triliun Semenjak 2009, Mahfud MD: Didiemin Kemenkeu
16 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Ini Kata PPATK masalah Transaksi bisnis Rp 300 Triliun Karyawan Kemenkeu
30 menit yang lalu
KPK akan Benahi Proses LHKPN
2 jam yang lalu
Jokowi Mengajak Warga Isi SPT Pajak
3 jam yang lalu
Mas Dhito Meminta Duta Jenis Turut Berperanan dalam Penangkalan Pernikahan Awal
3 jam yang lalu
Yusril Sebutkan Partai Bulan Bintang akan Berjumpa PPP: Ulas Kerja Sama Politik
4 jam yang lalu
Bamsoet Mengajak Angkatan Muda Turut serta Pengokohan Mekanisme Hukum Nasional
4 jam yang lalu
Team DVI Polri Rampungkan Analisis 15 Korban Kebakaran Depo Plumpang
4 jam yang lalu
Check Sekretaris Mahkamah Agung, KPK Pelajari Masalah Saluran Uang
4 jam yang lalu
PPATK dan KPK Dapatkan Uang Rafael Alun Rp 37 Miliar di Safe Deposit Box
4 jam yang lalu
KPK Sebutkan Ada Kekuatan Rugi Negara Rp 4,5 Triliun dari Tata Urus Jalan Tol
5 jam yang lalu
