Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memberi respon berkaitan gagasan pemerlakukan mekanisme jalan berbayar electronic atau Elektronik Road Pricing (ERP) di Ibu Kota. Tetapi menurut dia ada sesuatu hal yang perlu dilaksanakan supaya mekanisme itu dapat diaplikasikan.
Menurut Kenneth, jalan berbayar dapat diterapkan di Jakarta jika servis angkutan umum telah optimal. Servis transportasi yang masih belum optimal, katanya, membuat jumlahnya asumsi mekanisme ERP cuma akan menyengsarakan masyarakat DKI.
2 Tahun Kup Militer Myanmar Lebih dari 1,5 Juta Masyarakat Pindah
Ojol Demonstrasi Tolak ERP, Pemerintah provinsi DKI Akan Evaluasi Ulangi Ulasan Raperda Jalan Berbayar Electronic
“Karenanya ditelaah kembali secara mendalam supaya pemakai jalan tidak makin risau dengan imbas ERP itu,” katanya seperti dikutip Tempo.co dari situs informasi Di antara ini hari, Rabu, 1 Januari 2023.
Selanjutnya dianya menerangkan jika peraturan jalan berbayar di 25 titik Jakarta akan berpengaruh langsung pada ekonomi warga. Keadaan ini, menurutnya, mempunyai potensi menambahkan permasalahan baru di Ibu Kota.
“Seperti masyarakat yang tinggal disekitaran jalan ERP, lalu ojek online, pengantar, karyawan dan yang lain yang mempunyai pendapatan ngepas, pasti menjerit karena harus bayar ERP ini,” tutur Kenneth.
Di Hadapan Sopir Ojol, Kadishub DKI Janji Ambil Draf Raperda ERP untuk Ditelaah Ulangi
Kenneth sendiri sebetulnya memberikan dukungan gagasan Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta dalam mengaplikasikan mekanisme jalan berbayar di 25 batas jalan. Namun, dianya merekomendasikan supaya hal tersebut dilaksanakan dengan bertahap.
Dianya merekomendasikan supaya mekanisme ERP terlebih dahulu diterapkan di jalanan prosedur atau wilayah perkantoran. Menurutnya, hal tersebut dapat menghindar penampikan dari warga, khususnya untuk mereka yang tinggal di daerah yang semula tak perlu bayar.
Dia memandang Jakarta tidak dapat ikuti beberapa negara maju yang berlakukan mekanisme jalan berbayar. Dianya mencotohkan Singapura yang mengaplikasikan parkir mahal, hingga masyarakatnya pilih memakai angkutan umum.
Tetapi perbedaannya Singapura sudah mengoptimalkan service khalayak. Disamping itu di luar negeri mengaplikasikan pajak kendaraan motor pada harga tinggi, hingga masyarakat malas beli kendaraan motor dan pilih angkutan umum.
“Jika Jakarta telah pada keadaan semacam ini baru patut mengaplikasikan ERP di 25 batas jalan,” tutup ia.
Formulasi 1 2023: Haas Luncurkan Livery Baru, Coraknya Lebih Kekinian
ANTARA
Ingin berunding dengan redaksi berkenaan artikel di atas? Silahkan tergabung di group Telegram GoOto
Informasi Seterusnya
Mekanisme Transaksi bisnis Tol Nirsentuh MLFF Dites di 5 Jalan Tol Akhir 2023
5 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
Ojol Demonstrasi Tolak ERP, Pemerintah provinsi DKI Akan Evaluasi Ulangi Ulasan Raperda Jalan Berbayar Electronic
Di Hadapan Sopir Ojol, Kadishub DKI Janji Ambil Draf Raperda ERP untuk Ditelaah Ulangi
Tes Coba Penutupan 27 Putar Kembali di Jakarta Juni 2023, Baca Daftar Lokasinya
Toyota Akan Tes Coba Bis Hidrogen untuk Transportasi di Jepang
Sopir Ojol Demonstrasi Tolak Gagasan Jalan Berbayar ERP Jakarta, Meminta Anak Buah Heru Budi Jumpai Massa
Heru Budi Meminta Saran Warga Masalah ERP Dikatakan ke Posko Aduan di Balai Kota
Dalam demonstrasi di Balai Kota, beberapa ratus driver ojek online itu meminta kendaraan online dieksepsikan dari ERP.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan faksinya akan menarik Perancangan Ketentuan Wilayah (Raperda) mengenai Pengaturan Lalu Lintasi Secara Electronic (PL2SE) yang berisi gagasan pemeberlakukan jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Dijumpai, sekarang ini Raperda itu masih juga dalam tahapan ulasan di DPRD DKI Jakarta.
Dishub DKI mulai lakukan penutupan 27 putar kembali pada Juni 2023. Akan lewat periode eksperimen sepanjang 3 bulan. Baca lokasinya.
Bis hidrogen Toyota disampaikan selekasnya diuji-coba untuk dijadikan alat transportasi lokal di Jepang.
Beberapa sopir ojek online (ojol) melangsungkan tindakan demo di muka kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menampik gagasan jalan berbayar ERP.
Pengkajian implementasi ERP mempunyai tujuan untuk mengurai beberapa titik kemacetan di Jakarta supaya pemakai kendaraan individu berpindah ke transportasi khalayak.
Pemerhati transportasi sebutkan implementasi tehnologi transaksi bisnis nirsentuh tanpa kartu di jalan tol atau MLFF akan kurangi kemacetan 30 % kemacetan.
Menhub Budi Kreasi Sumadi beri pujian Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena menggiatkan angkutan umum, jadi contoh wilayah lain.
BKKBN menjelaskan jumlah kekuatan kasus stunting di Jakarta sentuh 14 %. Angka ini sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Pemerhati Transportasi Djoko Setijowarno memandang Transjakarta sudah sejajar dengan servis angkutan umum di beberapa beberapa kota di dunia.
