Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebutkan pemerintahan perlu lakukan pembenahan infrsatruktur pergaraman nasional Indonesia bersamaan dengan harapan menghentikan import garam pada 2024. Menurut dia, ada bujet besar yang perlu dipersiapkan, khususnya untuk infrastruktir tingkatkan NaCl pada garam.
“Jika berkaca pada keadaan pergaraman keadaan pergaraman sekarang ini, rasanya masih berat dan harus usaha keras disokong bujet yang lumayan besar,” kata Daniel, Kamis, 12 Januari 2023.
Tidak itu saja, Daniel menjelaskan jika untuk pemercepatan swasembada garam nasional, grand desain harus terpadu dari hilir ke hulu. Tata niaga garam jadi wajib buat dibenahi. “Hingga menggerakkan konsistensi harga dan petani garam atau industri turunan garam diuntungkan,” katanya.
Selanjutnya, pemerintahan perlu memutuskan standard kandungan NaCl untuk keperluan garam indutri. Penghitungan keekonomian garam lokal untuk keperluan industri juga perlu benar-benar dimatangkan. “Janganlah sampai ingin swasembada tetapi pembangunan infrastruktur dan industri jadi terhalang. Karena kelak ruginya dapat ganda,” tandas Daniel.
Gagasan pemerintahan untuk tutup keran import garam ini diputuskan dalam Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengenai Pemercepatan Pergaraman Nasional, yang diberi tanda tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 27 Oktober 2022. Lewat Perpres itu, Jokowi memberikan instruksi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Wilayah lakukan pemercepatan pembangunan pergaraman untuk penuhi keperluan garam nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP lalu menggerakkan hilirisasi dengan membuat pabrik pengolahaan garam. “Usaha ini terus akan dilaksanakan di sentra-sentra pergaraman nasional,” tutur Juru Berbicara KKP Wahyu Muryadi, Rabu, 11 Januari 2023.
KKP memberi kontribusi geomembran HDPE. Keinginannya supaya beberapa petani garam sanggup tingkatkan produksi dan kwalitasnya. Tehnik produksi baru dikenalkan ke petani garam. Misalkan, mekanisme tunel atau penguapan tertutup.
“Tehnik ini cukup efektif untuk mengantisipai keadaan cuaca jelek,” kata Wahyu.
Tetapi, rintangan produksi garam nasional bukan sekedar cuaca jelek. Kemapanan infrastruktur masih jadi tugas rumah atau PR tesendiri untuk pemerintahan. Wahyu berkata, di sentral pergaraman biasanya, jalan produksi dan aliran air belum lumayan memadai. “Ini benar-benar punya pengaruh pada ongkos produksi garam.”
Petani Siap, Pebisnis Sangsi
Petani garam menyongsong positif gagasan pemerintahan hentikan import garam. Ketua Federasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Jakfar Sodikin akui siap untuk tingkatkan keproduktifan. Tetapi, faksinya perlu terlibat pemerintahan.
Jakfar berkata petani perlu agunan harga dan pasar dari pemerintahan, hingga semangat menghasilkan. Selain itu perlu kontribusi modal lewat utang tanpa bunga. “Karena jika hibah menurut saya tidak mendidik. Petani harus dirangsang supaya terpacu menghasilkan semakin banyak untuk kembalikan modal,” tutur Jakfar, Rabu, 11 Januari 2023.
Dalam pada itu, Ketua Umum Kombinasi Pebisnis Makanan dan Minuman Semua Indonesia (GAPMMI) Adi S. Lukman akui belum percaya bila tahun 2024 konsumsi garam industri seutuhnya datang dari dalam negeri. “Kualitas dan jumlahnya tidak bisa,” kata Adhi saat dikontak lewat jaringan telepon, Kamis, 12 Januari 2023.
Adhi menjelaskan, pada umumnya garam yang diharapkan industri ialah garam dengan kandungan NaCl di atas 97 %. Selanjutnya untuk beberapa produk bumbu bubuk, menginginkan kandungan air optimal 0,5 % dan CaMg lebih rendah dari standard biasanya.
Bila dihitung dari beberapa perusahaan dalam Gappmi yang memakai garam industri, minimal diperlukan 600 ribu sampai 650 ribu ton /tahun. Dan sepengalaman Adhi, garam lokal yang berkualitas bagus dan dapat diserap baru sekitaran 100 ribu ton. Itu juga bergantung factor cuaca yang memengaruhi keproduktifan di kelompok petani.
“Kami memberikan dukungan cara pemerintahan. Tetapi perjalanan ini masih panjang. Rintangannya ada banyak,” tutur Adhi.
