Anggota Tubuh Bujet (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menjelaskan peningkatan peruntukan berbelanja tidak tersangka atau BTT Pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebagai cara antisipatif hadapi teror krisis ekonomi.
Gembong menjelaskan Kementerian Dalam Negeri menilai nilai BTT dari Rp 648,5 miliar naik jadi Rp868,6 miliar dan lakukan efektivitas beberapa mata bujet dalam APBD DKI.
Setelah dirasionalisasi Banggar dan Team Bujet Pemerintahan Wilayah (TAPD), peruntukan bujet dari efektivitas itu langsung ditempatkan ke BTT.
“Penambahannya banyak factor, itu kan mengantisipasi krisis. Walaupun di Unit Kerja Piranti Wilayah (SKPD) telah lakukan mengantisipasi pada krisis ekonomi 2023, tetapi Kemendagri memberi referensi untuk dapat menambahkan dari peruntukan selainnya yang berada di SKPD,” kata Gembong seperti diambil dari Di antara, Kamis, 12 Januari 2023.
Menurutnya, keputusan Kemendagri koreksi nilai berbelanja tidak tersangka (BTT) DKI, telah lewat pengkajian masak, apa lagi nilai BTT yang awalnya, tidak sebanding dengan sasaran berbelanja DKI sejumlah Rp74,3 triliun.
“Memang cukup kecil yang awalnya, jadikan saat ini seimbang,” sebut Gembong.
Menurutnya, peralihan nilai BTT itu sudah disetujui eksekutif dan legislatif di pertemuan pimpinan kombinasi (Rapimgab) di akhir Desember 2022 kemarin. Hasil pertemuan yang ditempatkan ke informasi acara (BA) untuk dikatakan kembali ke Kemendagri.
“Sesudah dibalikkan ke Kemendagri selanjutnya diberi nomor (Perda). Baru itu (APBD) syah untuk diterapkan dalam aktivitas eksekutif di DKI Jakarta,” katanya.
Kepala Tubuh Pengurus Keuangan Wilayah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan tambahan bujet BTT akan diambil dari beberapa program yang tidak tertera dalam gagasan kerja pemda (RKPD), terhitung, dari peraturan umum bujet dan plafon fokus bujet sementara (KUA-PPAS) perancangan APBD tahun bujet 2023 sejumlah Rp 220,8 miliar.
“Sesudah kami sisir dan saksikan kembali benar ada aktivitas baru di berbelanja modal yang tidak ada pada RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kami alihkan ke berbelanja tidak tersangka,” kata Michael.
Dari penggeseran bujet, Pemerintah provinsi DKI Jakarta memperoleh keseluruhan tambahan sejumlah Rp285,6 miliar, tetapi terpenggal Rp 65,5 miliar untuk program mendukung perolehan fokus pembangunan nasional tahun 2023 sama sesuai instruksi undang-undang yang terbagi dalam pemenuhan peruntukan bujet dana peruntukan khusus (DAK) untuk kontribusi operasional sekolah (BOS).
Selanjutnya kontribusi operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan sama sesuai surat Kepala Dinas Pengajaran sejumlah Rp25,5 miliar dan pemenuhan peruntukan bujet Instansi Pembimbingan dan Peningkatan Pesparani Katolik Wilayah (LP3KD) sejumlah Rp40 miliar.
“Keseluruhan tambahan yang dapat dimasukkan dalam BTT awalannya sejumlah Rp285,6 miliar dan dipotong Rp65,5 miliar . Maka cuma semakin bertambah Rp220,1 miliar, hingga keseluruhan BTT jadi Rp868,6 miliar. Bentuk (APBD) tetap sama, cuma formasi belanjanya saja yang berbeda,” sebut Michael.
