Lebih dari 1,lima juta orang sudah pindah dalam dua tahun akhir semenjak kup militer Myanmar, dan lebih dari 5 juta anak benar-benar memerlukan sumbangan kemanusiaan di Myanmar, kata Dana Anak PBB (UNICEF) pada Selasa.
Hari Ini 2 Tahun Kup Myanmar, Cerita Beberapa Pejuang Penentang Junta Militer
Rusia Meminta Roger Waters Pidato masalah Senjata Ukraina di PBB
Pada 1 Februari 2021, pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kup militer sesudah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, memenangkan penyeleksian umum pada November 2020.
“Lebih dari 1,lima juta orang di Myanmar sudah pindah, dan anak-anak mau tak mau tinggalkan rumah dan komune mereka,” kata UNICEF lewat Twitter.
Lepas dari protes oleh komune internasional dan barisan hak asasi manusia (HAM), peralihan warga Myanmar jadi berlanjut di sejumlah wilayah di tengah-tengah operasi pemerintahan junta pada oposisi.
Ini yang Harus Dilaksanakan Supaya Jalan Berbayar Dapat Diaplikasikan di Jakarta
Menunda Pemerlakukan Biaya Baru PBB 2023, Gibran: Tidak Ada Peningkatan, Kembali lagi ke Biaya 2022
Minggu kemarin, sekitaran 20.000 masyarakat sipil pindah di Negara Sisi Karen sepanjang pertarungan di antara pemberontak dan militer di dekat Kawkareik, berdasar laporan media lokal Myanmar Now.
Berdasar laporan PBB belakangan ini, minimal 2.890 orang meninggal pada tangan militer dan mereka yang bekerja pada militer, sementara 767 orang ditahan semenjak militer menggantikan kekuasaan.
“Info yang dapat dipercaya memperlihatkan jika lebih dari 34.000 bangunan sipil, terhitung rumah, klinik, sekolah, dan tempat beribadah, sudah dibakar sepanjang dua tahun akhir. Ekonomi Myanmar sudah roboh dan nyaris 1/2 dari komunitasnya saat ini hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk.
Amnesty International dalam laporannya pada November mengutarakan jika jumlah pengungsi melewati 1,empat juta jiwa, sementara 12.839 orang ditahan pada keadaan yang tidak manusiawi di Myanmar.
Minimal 73 orang saat ini masih menanti hukuman mati, dan 7,delapan juta anak tidak bersekolah, kata instansi non-pemerintah (LSM) HAM itu.
“Militer Myanmar sudah membunuh beberapa ratus demonstran dan masyarakat yang menyaksikan demonstrasi, dan beberapa ribu yang lain meninggal karena perselisihan membawa senjata di semua negeri semenjak kup,” kata Amnesty International dalam pengakuannya.
Pada Hari Nasional Myanmar November lalu, junta militer melepaskan 5.744 tahanan dengan amnesti, terhitung bekas Duta Besar Inggris Vicky Bowman dan suaminya Ko Htein Lin, pembikin film Jepang Toru Kubota, dan Sean Turnell, dan seorang ekonom Australia yang memegang sebagai penasihat Suu Kyi saat ia memerintah.
Tetapi, tahanan lain, terhitung Suu Kyi dan pimpinan politik senior lain dari partainya, tidak diberi amnesti. Dalam usaha menangkis penekanan dan kritikan internasional, militer Myanmar minggu kemarin janji akan melangsungkan pemilu pada Agustus.
Tetapi, militer belakangan ini umumkan aturan-aturan ketat yang larang calon mempunyai hubungan dengan penentang junta.
Kantor Sekretaris Jenderal PBB mengatakan kedukaannya pada gagasan junta untuk melangsungkan pemilu di tengah-tengah pengeboman udara dan pembakaran rumah masyarakat sipil, dan penangkapan, gertakan, dan penghinaan pada beberapa pimpinan politik, artis warga sipil, dan wartawan.
“Tanpa persyaratan yang memungkinkannya rakyat Myanmar bebas memakai hak politik mereka, penyeleksian yang diusulkan (junta) beresiko jadi memperburuk ketakstabilan,” kata Stephane Dujarric, jubir Sekjen PBB Antonio Guterres, dalam sebuah pengakuan, Senin.
PBB mendakwa penguasa militer membidik masyarakat sipil, memakai angkatan udara, dan membakar desa-desa.
“Walau ada kewajiban hukum yang terang untuk militer membuat perlindungan masyarakat sipil saat lakukan perlakuan perseteruan, terjadi pengabaian yang stabil pada ketentuan hukum internasional,” papar Turk.
“Susah untuk menghindari, masyarakat sipil sudah jadi target gempuran yang sebetulnya–korban gempuran artileri dan gempuran udara yang diperkirakan dan dilaksanakan tanpa pandang bulu-bulu, eksekusi di luar hukum, penganiayaan, dan pembakaran semua dusun,” ucapnya, menambah.
Myanmar Diundang dalam Tatap muka Militer ASEAN di Bangkok
ANADOLU
Informasi Seterusnya
1.375 Karyawan Migran Asal Bali di Turki dalam Keadaan Aman
3 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
Rusia Meminta Roger Waters Pidato masalah Senjata Ukraina di PBB
Menunda Pemerlakukan Biaya Baru PBB 2023, Gibran: Tidak Ada Peningkatan, Kembali lagi ke Biaya 2022
Myanmar, ASEAN, dan Jenderal Utusan Presiden Jokowi
Masyarakat Solo Perkeluhkan Peningkatan Biaya PBB 2023, Gibran: Kami Tampung Semua, Kami Tidak Saklek
Masyarakat Solo Perkeluhkan Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Meminta Gibran Berikan Tanggapan
PAD Solo 2023 Dibanderol Tinggi, Masyarakat Mengeluhkan Pajak PBB Naik Mencolok, Gibran: Pusing
Rusia sudah minta salah satunya pendiri band asal Inggris Pink Floyd, Roger Waters, untuk bicara dengan Dewan Keamanan PBB.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tunda pemerlakukan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023.
Indonesia, sebagai ketua ASEAN, coba menuntaskan permasalahan Myanmar terhitung usaha Presiden Jokowi dengan mengirimi jenderal ke situ.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pastikan memberi respon keluh kesah masyarakatnya mengenai peningkatan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023.
Keputusan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka meningkatkan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 dirasakan banyak masyarakat.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara terang-terangan akui pusing dengan sasaran Penghasilan Asli Wilayah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dibanderol tinggi.
Perwakilan Naypyidaw tidak datang di rapat menteri luar negeri ASEAN, di tengah-tengah usaha Block Asia tenggara menggerakkan perdamaian di Myanmar.
Presiden Jokowi melangsungkan tatap muka besar pertama dengan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn di Istana Negara, semenjak Indonesia sah jadi Ketua ASEAN 2023.
Kementerian Luar Negeri cuma memberikan signal jenderal yang dikirimkan ke Myanmar bakal menjadi sisi dari kantor utusan khusus yang dipegang Retno Marsudi.
Jokowi merencanakan mengutus seorang jenderal untuk bicara dengan beberapa pimpinan Junta Myanmar.
